Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintahan di Sulawesi Selatan

Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintahan di Sulawesi Selatan

Pemerintahan di Sulawesi Selatan

Upaya NICA untuk mencengkeram wilayah Sulawesi berhasil setelah mereka membujuk Najamudin Daeng Malewa. Hal ini dilakukan setelah membujuk Gubernur Ratulangi dan Tajudin Noor mengalami kegagalan.

Dengan ditawari posisi yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, dan tidak dianggap sebagai penjahat perang, Malewa mau melakukan apa pun perintah NICA.

Ia antara lain berpidato melalui radio Hilversum untuk membentuk opini dan mempengaruhi rakyat. Akibatnya, Malewa dicap sebagai pengkhianat yang terus diburu oleh rakyat.

Meskipun begitu, NICA pelan-pelan bisa menegakkan pemerintahannya di Sulawesi. Faktor yang mempermudah adalah tersedianya 49 kompi Belanda untuk daerah-daerah yang diduduki Australia, 2 divisi tentara Australia, 170.000 tentara Jepang, serta liciknya siasat politik yang mereka jalankan.

Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintahan di Sulawesi Selatan
Usaha Memperjuangkan Kemerdekaan

Panglima Tentara Australia Brigadir F.O. Chilton sendiri memihak NICA. Perjuangan untuk merebut kekuasaan dan pemerintahan pun dijalankan.

Kelompok tua dan pemimpin politik bergerak di bidang politik, sementara para pemuda berjuang di medan laga. Pada tanggal 28 Februari 1946 KNI mengajukan resolusi yang ditandatangani Lanto Daeng Pasewang (ketua) dan W.S.T Pondaag (penulis).

Isinya antara lain ”Kami tetap teguh menuntut pengakuan kemerdekaan yang bulat bagi negara kesatuan Indonesia, dan negara Sulawesi adalah sebagian yang tidak boleh dipisah-pisahkan dengan tetap setia berdiri di belakang pemerintah agung dari Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Sjahrir.”

Gubernur Ratulangi sendiri mengusahakan simpati dunia internasional terhadap pergolakan di Sulawesi. Bersama sejumlah tokoh Sulawesi ia membuat pernyataan yaitu daerah Sulawesi adalah bagian yang tidak terpisah-pisahkan dari Republik Indonesia dan rakyat hanya mengakui pemerintahan republik yang diwakili oleh Gubernur Ratulangi.

Pernyataan ini dibawa oleh sebuah delegasi yang terdiri atas Lanto Daeng Pasewang, Pondaag, dan Z. Abidin untuk diberikan kepada panglima tentara Sekutu agar diteruskan kepada UNO.

Pernyataan tersebut kemudian dimuat di koran-koran Australia dan Amerika, sementara gubernur mengutus Mamesah untuk menyampaikan pernyataan itu kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Itulah sekelumit deskripsi sejarah tentang perjuangan pemerintah di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kamu kini bisa mengetahui kondisi pemerintahan kita pada awal-awal kemerdekaan. Belum sempat menata struktur dan organisasi pemerintahan dari pusat hingga daerah, perjuangan harus dilalui untuk mempertahankan kemerdekaan yang terancam NICA.

Tidak mengherankan apabila beberapa gubernur yang diangkat oleh presiden pada masa awal kemerdekaan ini masih berkantor dan mengendalikan pemerintahannya dari Jawa terutama Yogyakarta.