Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

Perkembangan organisasi pergerakan nasional pada awal sejarahnya mengalami pasang surut, naik turun, dan jatuh bangun.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang salah satu organisasi pergerakan nasional tersebut yaitu Gapi (Gabungan Politik Indonesia), sejarah gapi, latar belakang Gapi, Tokoh pendiri Gapi, Tujuan dan perkembangan Gapi.

Sejarah Gapi

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama.

Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda.

Tokoh pendiri Gapi

Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)
Gambar: Tokoh Pendiri Gapi

Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.

a. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.

b. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.

c. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan Gapi

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen.

Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman.

Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia.

Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.